Pemkab Sumenep Resmi Umumkan Seleksi Terbuka Calon Sekda 2026

Sumenep, Demarkasi.co – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep, Madura, Jawa Timur, resmi membuka Seleksi Terbuka Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2026. Informasi tersebut disampaikan melalui pengumuman resmi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Sumenep.

Seleksi terbuka ini dilaksanakan sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, dan berbasis merit sistem dalam pengisian jabatan strategis daerah.

Berdasarkan jadwal yang dirilis, tahapan seleksi dimulai dengan pengumuman dan pendaftaran pada 13 hingga 27 Januari 2026. Informasi dan pendaftaran dapat diakses melalui laman resmi bkpsdm.sumenepkab.go.id atau asnkarier.bkn.go.id.

Pada periode yang sama, panitia juga melaksanakan seleksi administrasi selama 15 hari kalender. Selanjutnya, pengumuman hasil seleksi administrasi dijadwalkan pada 28 Januari 2026 melalui website resmi yang sama.

Tahapan berikutnya adalah seleksi kompetensi dan manajerial yang akan dilaksanakan pada 29–30 Januari 2026 bertempat di BKD Provinsi Jawa Timur. Hasil dari tahapan assessment ini akan diumumkan pada 2 Februari 2026.

Peserta yang lolos assessment akan mengikuti penyusunan makalah dan wawancara yang dijadwalkan pada 4–5 Februari 2026, dan dilaksanakan langsung oleh Panitia Seleksi.

Sebagai tahap akhir, panitia akan melakukan penyusunan hasil akhir tiga besar calon Sekretaris Daerah, yang direncanakan diumumkan pada 12 Februari 2026 melalui website resmi BKPSDM Sumenep dan ASN Karier BKN.

BKPSDM Kabupaten Sumenep juga menegaskan bahwa jadwal kegiatan dapat berubah sewaktu-waktu, dan setiap perubahan akan diumumkan melalui pemberitahuan resmi selanjutnya.

Dengan dibukanya seleksi terbuka ini, Pemkab Sumenep di bawah kepemimpinan Bupati Achmad Fauzi Wongsojudo berharap dapat menjaring figur Sekretaris Daerah yang berintegritas, kompeten, dan mampu mendorong percepatan pembangunan daerah serta peningkatan kualitas pelayanan publik.