Sumenep, Demarkasi.co – Pemerintah Kabupaten Sumenep melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menggelar kegiatan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sumenep Tahun 2027. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Selasa (10/3/2026) di Ruang Rapat Potre Koneng Bappeda Kabupaten Sumenep.
Forum ini dihadiri oleh kepala perangkat daerah, sekretaris perangkat daerah, serta pejabat fungsional perencana dan kasubbag program di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep.
Kegiatan forum perangkat daerah ini merupakan bagian dari tahapan perencanaan pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah.
Kepala Bappeda Kabupaten Sumenep, Dr. Ir. Arif Firmanto, dalam arahannya menyampaikan bahwa forum perangkat daerah menjadi momentum penting untuk memastikan sinkronisasi program dan kegiatan antar perangkat daerah agar selaras dengan prioritas pembangunan daerah.
Menurutnya, perencanaan pembangunan harus dilakukan secara terintegrasi, berbasis data, serta mengakomodasi berbagai aspirasi masyarakat yang telah dihimpun melalui musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat kecamatan.
“Forum Perangkat Daerah ini menjadi ruang strategis untuk menyelaraskan program dan kegiatan perangkat daerah dengan arah kebijakan program unggulan kepala daerah,program prioritas pembangunan daerah, tematik pembangunan daerah dan memastikan bahwa program yang direncanakan perangkat daerah harus selaras dengan Astacita, program hasil terbaik cepat (PHTC) dan proyek strategi nasional (ProSN),” ujar Arif Firmanto.
Selain itu, forum juga menjadi wadah untuk melakukan sinkronisasi program dan kegiatan perangkat daerah dengan hasil Musrenbang Kecamatan, sehingga perencanaan pembangunan daerah dapat berjalan lebih efektif, terarah, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Dalam forum ini terjadi dialog yang cukup hangat dan terbahas bahwa seluruh perangkat daerah dapat memperkuat koordinasi dan kolaborasi dalam menyusun program pembangunan yang lebih terintegrasi, tepat sasaran, serta mendukung pencapaian target pembangunan daerah pada tahun 2027.
