Sumenep | Demarkasi.co – Sejumlah aktivis hukum yang tergabung dalam Sumenep Forum menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Selasa (13/6/2023).
Aksi itu dilakukan Sumenep Forum dalam rangka mempertanyakan kembali adanya proses hukum kasus tindak pidana korupsi kapal Ghaib PT Sumekar Line yang ditangani Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumenep.
Untuk diketahui, PT Sumekar Line pada tahun 2019 lalu telah melakukan pengadaan kapal tongkang dan kapal cepat yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 5.809.000.000., (Lima Miliar Delapan Ratus Sembilan Juta Rupiah).
Dalam orasinya, Sudarsono, menyebut jika Kejari Sumenep lemah syahwat dalam menuntaskan perkara kasus dugaan korupsi pengadaan dua kapal oleh PT Sumekar Line itu.
Pasalnya, hingga saat ini Kejari Sumenep baru menetapkan tiga orang tersangka. Padahal kata Endar, sapaan karib Sudarsono bahwa kasus tersebut sudah berjalan hampir satu tahun.
“Dalam kasus ini masih banyak pihak yang diduga terlibat. Tapi mereka dibiarkan bebas berkeliaran oleh Kejari Sumenep,” teriak Endar.
Hasil pantauan media di lapangan, peserta aksi menantang Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Sumenep untuk diskusi publik di tengah-tengah massa aksi.
Namun sayangnya, Kajari Sumenep terkesan takut untuk menemui massa aksi di depan Kantor Kejari Sumenep dan meminta massa aksi untuk masuk dan berdiskusi di dalam.
Lanjut Endar, penetapan tersangka baru yang sempat beredar di beberapa media kemarin hanya untuk memperlihatkan ke Jaksa Agung Muda bidang Pengawasan (Jamwas) bahwa pihak Kejari Sumenep agar terkesan telah bekerja.
“Penetapan tersangka baru itu hanya untuk memperlihatkan ke Jamwas bahwa mereka telah bekerja, itu pun pasca surat kami dilayangkan ke Kejagung beberapa pekan lalu,” kata Korlap muda ini.
Padahal, ada S Qosasi yang diduga kuat terlibat langsung telah menjadi penerima dana dan Mantan M1 yang diduga kuat mengetahui proses terjadinya tindak pidana korupsi tersebut yang telah memanipulasi dengan Perjanjian perdata, akan tetapi kata Endar, dibiarkan bebas berkeliaran.
Di akhir aksi unjuk rasa tersebut, sejumlah massa aksi membakar ban bekas di depan Kantor Kejari Sumenep sebagai bentuk kekecewaan atas sikap Kajari Sumenep yang tidak mau menemui massa aksi di luar.
Selain itu Endar menyebut hal tersebut sebagai tanda matinya supremasi hukum di bumi Arya Wiraraja.
Bahkan mereka berjanji, minggu depan akan kembali menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Kejari Sumenep.
“Kami pastikan akan kembali lagi minggu depan dengan membawa massa yang lebih besar lagi,” tegas endar.
