Reses di Kepulauan, Akhmad Juhairi Tampung 6 Aspirasi Mendesak Warga Masalembu

Reses di Kepulauan, Akhmad Juhairi Tampung 6 Aspirasi Mendesak Warga Masalembu
Reses Anggota DPRD Kabupaten Sumenep Akhmad Juhairi di Kepulauan Masalembu, Sumenep

SUMENEP, Demarkasi.co – Anggota DPRD Kabupaten Sumenep Akhmad Juhairi dari Fraksi Partai Nasional Demokrasi (Nasdem) asal Daerah Pemilihan (Dapil) VII yang meliputi Kecamatan Masalembu, Ra’as, Gayam, dan Nonggunong, menggelar kegiatan reses untuk menyerap aspirasi masyarakat mulai tanggal 9 hingga 16 November 2026.

Dalam reses tersebut, masyarakat Pulau Masalembu menyampaikan enam poin aspirasi penting yang meminta Pemerintah Kabupaten Sumenep untuk bergerak lebih cepat dan maksimal dalam pembangunan di wilayah kepulauan.

Juhairi menyampaikan, Reses merupakan kewajiban anggota DPRD untuk turun langsung ke daerah pemilihan, mendengarkan keluhan warga, dan menampung aspirasi untuk diperjuangkan dalam pembahasan anggaran maupun kebijakan daerah.

Berikut adalah beberapa poin penting yang dihasilkan dari reses di Masalembu, Ra’as, Gayam dan Nonggunong;

Pada poin pertama, masyarakat Masalembu meminta Pemerintah Kabupaten Sumenep segera melakukan langkah-langkah yang lebih maksimal guna menuntaskan pembangunan pembangkit listrik PT. PLN di Pulau Masalembu.

Warga menilai, ketersediaan listrik yang stabil dan memadai merupakan kebutuhan dasar yang sangat berpengaruh terhadap aktivitas ekonomi, pendidikan, dan pelayanan kesehatan di pulau tersebut.

Poin kedua, masyarakat meminta pemerintah segera menuntaskan rencana pembangunan Bandara Masalembu yang selama ini sering dinyatakan di ruang publik.

Menurut warga, bandara bukan sekadar janji, melainkan kebutuhan mendesak untuk mempermudah akses transportasi, distribusi logistik, dan penanganan keadaan darurat, mengingat Masalembu merupakan pulau terluar yang jauh dari daratan Sumenep.

Poin ketiga, masyarakat meminta percepatan pembangunan Pos Keamanan Laut di Pulau Masalembu. Pos tersebut dinilai penting untuk memberantas jalur peredaran narkoba melalui laut, sekaligus memberantas keberadaan kapal-kapal penangkap ikan yang menggunakan alat tangkap yang merusak ekosistem laut dan dilarang oleh undang-undang.

Warga berharap, dengan adanya pos keamanan laut, perairan Masalembu menjadi lebih aman dan sumber daya laut tetap terjaga untuk nelayan lokal.

Poin keempat, masyarakat meminta Pemerintah Kabupaten Sumenep lebih fokus pada upaya perbaikan dan peningkatan kualitas infrastruktur dasar dalam penggunaan anggaran.
Infrastruktur yang dimaksud meliputi jalan, saluran irigasi dan drainase, fasilitas air bersih, termasuk jalan usaha tani.

Warga menilai, infrastruktur dasar adalah fondasi utama untuk meningkatkan kesejahteraan, memperlancar distribusi hasil pertanian dan perikanan, serta mengurangi dampak banjir dan kekeringan.

Poin kelima, masyarakat meminta pemerintah untuk memperhatikan kondisi infrastruktur lembaga pendidikan yang sebagian besar memerlukan perbaikan maupun pembangunan gedung kelas baru.
Banyak gedung sekolah di Masalembu dinilai sudah tidak layak dan membutuhkan perhatian serius agar proses belajar mengajar dapat berjalan aman dan nyaman bagi siswa dan guru.

Poin keenam, masyarakat meminta pemerintah segera melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk menjamin ketersediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) di kepulauan.

Selain itu, warga juga mendorong penegakan hukum yang tegas terhadap praktik penjualan BBM ilegal ke luar wilayah kepulauan, yang dinilai merugikan masyarakat dan menyebabkan kelangkaan BBM di Masalembu.

Menanggapi aspirasi tersebut, Akhmad Juhairi menyatakan akan membawa seluruh poin yang disampaikan masyarakat Masalembu ke dalam pembahasan di DPRD Kabupaten Sumenep.

“Semua aspirasi ini adalah kebutuhan riil masyarakat kepulauan. Kami akan perjuangkan agar menjadi prioritas dalam kebijakan dan penganggaran pemerintah daerah,” ujar Akhmad Juhairi.

Ia menegaskan, pembangunan di wilayah kepulauan tidak boleh tertinggal dari wilayah daratan, karena masyarakat Masalembu memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pelayanan dasar, keamanan, dan infrastruktur yang layak.

Kegiatan reses tersebut diharapkan menjadi jembatan antara masyarakat dan pemerintah, sehingga setiap kebijakan yang diambil benar-benar menjawab kebutuhan warga di lapangan.

Tinggalkan Balasan