SUMENEP, Demarkasi.co – Kepolisian Resor Kota (Polresta) Sumenep menggelar konferensi pers terkait pengungkapan kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), Jumat (20/11/2026) pukul 15.30 WIB, di depan Markas Komando (Mako) Polresta Sumenep.
Konferensi pers tersebut dipimpin langsung oleh Kapolresta Sumenep, Kombes Pol. Ariek Indra Sentanu, S.H., S.I.K., M.H., didampingi Kasat Reskrim dan Kasi Humas Polresta Sumenep, serta dihadiri sejumlah awak media.
Dalam konferensi pers tersebut, Kapolresta Sumenep menyampaikan hasil pengungkapan kasus TPPO yang berhasil ditangani oleh Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polresta Sumenep.
Pengungkapan kasus ini merupakan hasil dari penyelidikan yang dilakukan jajaran Satreskrim terhadap praktik perdagangan orang dengan modus eksploitasi, yang dinilai meresahkan masyarakat dan membahayakan korban.
Kapolresta menegaskan, konferensi pers ini digelar sebagai bentuk keterbukaan informasi publik. Kepolisian tidak ingin penanganan kasus TPPO berjalan tertutup, karena masyarakat berhak mengetahui bahaya dan modus yang digunakan pelaku.
“Kegiatan ini merupakan bentuk komitmen kami dalam penegakan hukum, memberikan perlindungan kepada masyarakat, serta mencegah terjadinya tindak pidana perdagangan orang di wilayah Kabupaten Sumenep,” ujar Kapolresta dalam konferensi pers tersebut.
Tindak Pidana Perdagangan Orang bukan sekadar tindak pidana biasa. Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, TPPO didefinisikan sebagai tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau jeratan utang, untuk tujuan eksploitasi.
Eksploitasi tersebut dapat berupa eksploitasi seksual, kerja paksa, perbudakan, hingga pengambilan organ tubuh. Karena itu, kasus TPPO selalu menjadi atensi khusus kepolisian, tidak hanya di tingkat Polres, tetapi juga di tingkat Polda hingga Mabes Polri. Sebab, korban TPPO seringkali adalah kelompok yang paling rentan: perempuan, anak, dan masyarakat dengan kondisi ekonomi lemah.
Dalam konteks Sumenep, Kapolresta mengingatkan bahwa modus TPPO kini semakin beragam. Tidak hanya melalui perekrutan tenaga kerja ke luar daerah atau luar negeri, tetapi juga melalui praktik prostitusi online dan penawaran pekerjaan yang tidak jelas legalitasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Kapolresta Sumenep juga menyampaikan imbauan khusus kepada masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai modus perekrutan tenaga kerja maupun penawaran pekerjaan yang tidak jelas.
Masyarakat diminta tidak mudah tergiur dengan iming-iming pekerjaan maupun penghasilan besar, tanpa memastikan legalitas dan kejelasan pihak yang menawarkan pekerjaan tersebut.
“Jangan mudah tergiur dengan tawaran pekerjaan dengan gaji besar, tetapi tidak jelas siapa yang menawarkan, di mana tempat kerjanya, dan bagaimana legalitasnya. Pastikan terlebih dahulu, tanyakan kepada perangkat desa, atau langsung konfirmasi ke kepolisian,” tegas Kapolresta.
Imbauan ini dinilai penting, mengingat banyak kasus TPPO bermula dari tawaran pekerjaan yang terlihat menggiurkan, namun berujung pada eksploitasi korban.
Melalui konferensi pers ini, Polresta Sumenep berharap masyarakat semakin memahami bahaya TPPO dan turut berperan aktif dalam pencegahan.
Masyarakat diharapkan segera memberikan informasi kepada pihak kepolisian apabila mengetahui adanya indikasi tindak pidana perdagangan orang di lingkungan sekitarnya, seperti adanya perekrutan tenaga kerja secara diam-diam, adanya perempuan yang dieksploitasi, atau adanya aktivitas yang mencurigakan di tempat kos, hotel, maupun tempat hiburan.
Peran masyarakat menjadi kunci, karena pelaku TPPO seringkali beroperasi secara tertutup dan memanfaatkan relasi kepercayaan, seperti pertemanan, keluarga, hingga hubungan asmara.
Di akhir konferensi pers, Kapolresta Sumenep menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan upaya penegakan hukum serta memberikan perlindungan kepada masyarakat.
Penegakan hukum terhadap pelaku TPPO akan terus dilakukan secara tegas, profesional, dan transparan. Di sisi lain, perlindungan terhadap korban juga menjadi prioritas, agar korban tidak kembali menjadi korban kedua kalinya akibat stigma maupun proses hukum yang tidak berpihak.
“Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan upaya penegakan hukum serta memberikan perlindungan kepada masyarakat guna mewujudkan situasi kamtibmas yang aman dan kondusif di wilayah Kabupaten Sumenep,” ujar Kapolresta.
Konferensi pers yang berlangsung di depan Mako Polresta Sumenep tersebut berjalan dengan lancar dan ditutup dengan sesi tanya jawab antara Kapolresta dengan awak media.












