Terima Hibah Rp9,3 Miliar dari BBWS Brantas, Bupati Fauzi: Jangan Hanya Jadi Aset di Atas Kertas

Terima Hibah Rp9,3 Miliar dari BBWS Brantas, Bupati Fauzi: Jangan Hanya Jadi Aset di Atas Kertas
Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo saat Menerima Hibah Rp9,3 Milyar dari BBWS Brantas

SUMENEP, Demarkasi.co – Pemerintah Kabupaten Sumenep resmi menerima hibah Barang Milik Negara (BMN) senilai Rp9,3 miliar dari Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas, Jumat (20/11/2026).

Hibah tersebut bukan sekadar serah terima aset. Bagi Sumenep, ini adalah modal penting untuk memperkuat infrastruktur sumber daya air, yang selama ini menjadi salah satu persoalan paling mendasar bagi masyarakat.

Penandatanganan naskah hibah dan berita acara serah terima berlangsung di Kantor BBWS Brantas, Surabaya, disaksikan langsung oleh Bupati Sumenep, Dr. H. Achmad Fauzi Wongsojudo, S.H., M.H.

Aset yang diserahkan berupa lima unit Jalan, Irigasi, dan Jaringan (JIJ) dengan total nilai anggaran sekitar Rp9,3 miliar.

Kelima infrastruktur tersebut tersebar di lima lokasi, yaitu:
– Desa Tajian, Kecamatan Dasuk
– Desa Daleman, Kecamatan Dasuk
– Desa Pragaan Laok, Kecamatan Dasuk
– Desa Semaan, Kecamatan Dasuk
– Desa Sarokah, Kecamatan Saronggi.

Lima titik ini bukan lokasi sembarangan. Dasuk dan Saronggi adalah wilayah yang selama ini sangat bergantung pada ketersediaan air baku, baik untuk kebutuhan rumah tangga, pertanian, maupun kegiatan ekonomi masyarakat.

Dengan adanya hibah ini, Pemkab Sumenep kini memiliki kewenangan penuh untuk mengelola, memelihara, dan mengoptimalkan infrastruktur tersebut sesuai kebutuhan daerah.

Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo menyampaikan, hibah tersebut merupakan bentuk nyata dukungan pemerintah pusat dalam memperkuat penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di daerah.

“Penyerahan hibah ini menjadi bukti dukungan pemerintah pusat kepada daerah. Kami berharap sinergi tersebut semakin memperkuat pembangunan dan pelayanan publik bagi masyarakat Sumenep,” ujarnya.

Menurut Fauzi, pengalihan aset negara kepada pemerintah daerah harus diikuti dengan pengelolaan yang bertanggung jawab. Jangan sampai infrastruktur yang nilainya miliaran rupiah hanya menjadi aset di atas kertas, tapi tidak dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

“Kami akan mendorong pemanfaatan aset ini secara optimal, terutama untuk mendukung pembangunan infrastruktur sumber daya air dan pemenuhan kebutuhan air baku masyarakat,” kata Bupati Fauzi.

Pada kesempatan tersebut, Bupati Fauzi juga menyampaikan apresiasi kepada Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Air Tanah dan Air Baku serta BBWS Brantas atas dukungan dan kolaborasi yang telah terjalin selama ini.

“Kami menyampaikan terima kasih kepada SNVT Air Tanah dan Air Baku serta BBWS Brantas. Kolaborasi ini sangat berarti dalam mendukung pembangunan Kabupaten Sumenep,” ungkapnya.

Ia menegaskan, kerja sama pemerintah pusat dan daerah menjadi salah satu kunci untuk mempercepat pembangunan. Sinergi tersebut juga penting untuk memperluas pemerataan pelayanan publik, khususnya bagi masyarakat di wilayah yang selama ini sulit mendapatkan akses air baku yang layak.

Bagi masyarakat Sumenep, persoalan air bukan persoalan sepele. Di banyak desa, terutama saat musim kemarau, masyarakat masih harus berjuang untuk mendapatkan air bersih.
Sumur mengering, debit air menurun, dan distribusi air belum merata. Di wilayah kepulauan, persoalannya bahkan lebih berat lagi.

Karena itu, hibah Rp9,3 miliar ini diharapkan bukan sekadar menambah daftar aset Pemkab Sumenep, tetapi benar-benar menjadi solusi.

“Harapan kami, hibah ini memberikan manfaat nyata, bukan sekadar pengalihan aset. Infrastruktur tersebut harus dikelola baik agar mendukung air baku dan kesejahteraan masyarakat,” pungkas Bupati Fauzi.

Melalui hibah tersebut, Pemkab Sumenep diharapkan mampu mengoptimalkan keberadaan infrastruktur yang diterima. Pengelolaan berkelanjutan menjadi kunci agar manfaatnya dirasakan masyarakat dalam jangka panjang.
Dengan dukungan pemerintah pusat, pembangunan infrastruktur sumber daya air di Sumenep diharapkan semakin kuat. Kebutuhan dasar masyarakat pun menjadi perhatian utama pemerintah daerah.

Hibah senilai Rp9,3 miliar ini sekaligus mempertegas pentingnya kolaborasi lintas pemerintahan. Tujuannya satu: menghadirkan pembangunan yang merata dan manfaat nyata bagi masyarakat Sumenep.

Bukan hanya membangun, tapi memastikan yang dibangun benar-benar berfungsi.

Tinggalkan Balasan