Ketua Komisi III DPRD Sumenep Sebut Anggaran Transportasi Kepulauan Masih Jauh dari Harapan

Ketua Komisi III DPRD Sumenep Sebut Anggaran Transportasi Kepulauan Masih Jauh dari Harapan
H. Dul Siam, S.Ag., M.Pd., Ketua Komisi III DPRD Sumenep

SUMENEP | DEMARKASI.CO – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep menggelar Rapat Paripurna Pengesahan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023 bertempat di Gedung lantai 2 DPRD setempat, pada Senin (3/6/2024).

Ketua komisi III DPRD Sumenep, H. Dul Siam, S.Ag., M.Pd., menyampaikan, anggaran untuk transportasi kepulauan berdasarkan APBD tahun 2024 ini sekitar kurang lebih 4 milyar, hal itu untuk semua kepulauan.

Itu yang support rencana subsidi, itu termasuk yang mudik gratis, jadi sampek hari ini yang kami sepakati kemarin adalah 4 Milyar APBD yang disupport untuk membantu transportasi laut,” kata H. Dul Siam, saat ditemui awak media di kantornya.

Rencana itu kata Ketua Komisi III DPRD Sumenep ini akan diberikan kepada perusahaan Sumekar line. Sedangkan untuk teknis pelaksanaannya akan langsung ke dinas perhubungan kabupaten Sumenep.

Adapun bentuk subsidinya kata Dul Siam, sapaan karib ketua Komisi III DPRD Sumenep tersebut disesuaikan dengan jumlah manifiest atau jumlah pengguna jasa laut.

Misalkan Sumekar melayani Masalembu nah penumpangnya ada 200 nah yang 200 orang ini yang disubsidi begitu juga dengan harga, kalau harga tiket 100 maka 50 ribu disubsidi oleh APBD yang 4 Milyar itu,” papar Dul Siam.

Menurut Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini, Tidak hanya perusahaan daerah yang ikut berperan dalam angkutan transportasi ke kepulauan tapi juga bekerjasama dengan perusahaan inti sakti makmur kapal cepat dan ada juga yang menggunakan kapal penyeberangan ASDP.

Termasuk yang persiapan mudik gratis itu ada subsidi dari Pemkab juga untuk membantu transportasi orang pulau cuma angkanya kita tidak tahu. Di hari-hari besar Islam seperti mudik dan balik idul Fitri dan idul Adha,” imbuhnya.

Bahkan, di momen-momen tertentu memang ada yang gratis dianggarkan dari APBD selain yang 4 Milyar untuk mensubsidi Sumekar line.

H. Dul Siam menjelaskan, ada dua keuntungan mensupport PT. Sumekar line ini pertama menurutnya, perusahaannya dapat hidup dan bisa berjalan, karena mungkin selama ini masih banyak terkendala dari biaya operasional.

Kedua sumekar line selama ini masih kurang mendapat respon dari masyarakat karena tiketnya yang terlanjur mahal, untuk itu kata Dul Siam dengan masuknya APBD sehingga masyarakat mulai berminat dengan disubsidi separuh dari harga tiket biasanya.

Jadi ada dua keuntungan pertama agar PT Sumekar tetap hidup dan kedua membantu orang pulau agar tiket tidak mahal. karena tiket Sumekar ini mahal akan semakin bangkrut akan semakin rugi dengan biaya operasionalnya,” jelasnya.

Anggaran yang digunakan untuk membantu masyarakat kepulauan ini menurut Dul Siam mengunakan sumber dana sharing, ada yang APBD, APBD Provinsi dan bahkan APBN.

Namun, Dul Siam mengatakan, dari jumlah anggaran 4 Milyar untuk transportasi kepulauan ini masih jauh dari harapan. Pihaknya berharap, di masa yang akan datang transportasi kelautan betul-betul mendapatkan perhatian lebih, karena menurutnya peningkatan ekonomi warga kepulauan sangat bergantung pada akses transportasi laut yang memadai.

Artinya dari jumlah anggaran untuk transportasi kepulauan itu masih jauh dari harapan. Harapnnya di masa-masa yang akan datang ini transportasi kelautan ini betul-betul menjadi perhatian kita. Artinya semakin tersedia transportasi laut itu maka semakin berpotensi untuk peningkatan ekonomi karena orang pulau itu kan bergantung dengan sarana transportasi laut,” pungkasnya.