Jakarta, Demarkasi.co – Pemerintah Kabupaten Sumenep terus memperkuat komunikasi dengan pemerintah pusat untuk mendorong peningkatan konektivitas transportasi laut bagi masyarakat kepulauan.
Upaya itu dilakukan Bupati Sumenep Dr. H. Achmad Fauzi Wongsojudo, SH, MH bersama jajaran saat melakukan audiensi langsung dengan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia di Jakarta.
Dalam pertemuan strategis tersebut, Bupati memaparkan sejumlah persoalan mendasar yang dihadapi masyarakat kepulauan Sumenep, terutama terkait aksesibilitas penyeberangan laut.
Menurut Bupati, transportasi laut bukan sekadar alat mobilitas, melainkan nadi utama kehidupan warga kepulauan. Jalur laut menjadi penghubung vital menuju pusat pemerintahan, layanan kesehatan, pendidikan, hingga aktivitas perdagangan dan ekonomi.
“Banyak hal yang kita bicarakan dengan Kementerian Perhubungan, salah satunya berkaitan dengan aksesibilitas transportasi laut untuk menunjang mobilitas masyarakat,” kata Bupati Achmad Fauzi.
Ia menegaskan, kelancaran penyeberangan dari kepulauan ke daratan dan sebaliknya menjadi prioritas utama Pemkab Sumenep. Pemerintah daerah menilai, pemerataan pembangunan tidak akan terwujud tanpa konektivitas laut yang lancar dan aman.
“Yang kedua, salah satunya berkaitan dengan aksesibilitas penyeberangan dari pelabuhan. Ini yang menjadi prioritas kita agar seluruh penyeberangan itu berjalan dengan lancar,” ujarnya.
Bupati Achmad Fauzi menyebut, penguatan konektivitas antarpulau tidak bisa dilakukan sendiri oleh pemerintah daerah. Dibutuhkan kolaborasi dan dukungan konkret dari pemerintah pusat, khususnya Kemenhub.
“Kita terus membangun kolaborasi dengan pemerintah pusat. Ini menjadi bagian dari cara kita untuk melayani masyarakat di Kabupaten Sumenep, khususnya masyarakat kepulauan yang memang membutuhkan akses pelayaran,” tutur Bupati yang juga Ketua DPC PDI Perjuangan Sumenep itu.
Ia berharap, audiensi tersebut menghasilkan langkah konkret, mulai dari penambahan armada, perbaikan fasilitas pelabuhan, hingga kepastian jadwal pelayaran yang lebih teratur bagi warga di pulau-pulau terluar.
“Masyarakat di kepulauan membutuhkan akses pelayaran dari kepulauan ke daratan ataupun dari daratan ke kepulauan. Karena itu, kelancaran transportasi laut menjadi perhatian serius pemerintah,” tegasnya.
Keseriusan Pemkab Sumenep dalam mengawal isu transportasi laut terlihat dari jajaran pejabat yang hadir mendampingi Bupati. Turut hadir Plt. Kepala Disperkimhub Sumenep Drs. Achmad Zulkarnain, MH, Kepala BKAD Sumenep Ir. Didik Wahyudi, MSi, Staf Ahli Bupati Hizbul Wathan, SH, MH, Joko Satrio, serta Kabag Humas dan Protokol Setdakab Sumenep, Helmi.
Kehadiran lintas OPD tersebut menunjukkan bahwa isu transportasi laut merupakan agenda lintas sektor yang menjadi perhatian bersama.
Bagi warga di 126 pulau berpenghuni di Sumenep, transportasi laut adalah urat nadi. Tanpa pelayaran yang lancar, akses terhadap layanan kesehatan rujukan, pendidikan tinggi, hingga distribusi logistik akan terhambat.
Pemkab Sumenep berharap, dengan komunikasi intensif ke Kemenhub RI, pelayanan penyeberangan di Kabupaten paling timur Pulau Madura ini semakin baik, aman, dan berkeadilan antara daratan dan kepulauan.
