BANGKALAN | DEMARKASI.CO – Carut marut proses penerbitan sertipikat tanah di Bangkalan membuat Lembaga Informasi Publik Independen (LIPI) gerah. Mereka datang dan audiensi dengan pejabat kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Kedatangan mereka untuk mempertanyakan kinerja dan pelayanan yang dinilai buruk dan amburadul.
LIPI resah dengan banyaknya persoalan yang terjadi di BPN Bangkalan, baik dari segi pelayanan Masyarakat yang tidak prima dan pelayanan petugas loket terkait Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) yang terkesan amburadul.
Selain itu, mereka mempertanyakan biaya PTSL yang berbeda di tiap wilayah. Banyaknya status lahan yang sudah ada SHM namun saling klaim dengan pihak Perhutani, Tanah Kas Desa (TKD) yang diambil mafia tanah serta kejelasan status tanah di wilayah pesisir pantai Desa Ujung Piring, Desa Sembilangan dan Desa Pernajuh.
Ketua LIPI Bangkalan, Ridhoi Nababan menyampaikan, Pengurus LIPI meminta pelayanan yang buruk petugas di loket BPN Bangkalan harus dibenahi karena menimbulkan banyak dipertanyakan kalangan Masyarakat. Hal itu, mengambil sampel kepengurusan berkas administrasi untuk pembuatan sertipikat mandiri yang selalu dipersulit dan berbelit.
“Seharusnya BPN ini melayani Masyarakat dengan prima dan baik. Atas dasar pengaduan dari sejumlah Masyarakat, maka LIPI mempertanyakan kinerja BPN yang dinilai buruk oleh masyarakat,” tegasnya. Kamis (21/11/2024).
Sementara, Kepala BPN Bangkalan, Arya Ismana menyampaikan terima kasih atas masukan dan kritik yang disampaikan LIPI, sehingga masukan ini menjadi evaluasi dan perbaikan untuk pelayanan BPN ke depan.
“Kami sampaikan banyak terimakasih kepada ketua LIPI dan semua yang hadir hari ini. Kami akan berupaya semaksimal untuk evaluasi, baik pelayanan satpam maupun pelayanan permohonan SKPT, sehingga ini menjadi bahan kami untuk memberikan pelayanan yang lebih baik lagi kedepannya,” kata Arya Kepala BPN saat menemui peserta audiensi LIPI.
