Sumenep, Demarkasi.co – Pemerintah Kabupaten Sumenep melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) terus memperluas transformasi digital di sektor perpajakan daerah. Hal ini ditegaskan dalam agenda Implementasi High Level Meeting Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (HLM-TP2DD) yang secara resmi dibuka oleh Wakil Bupati Sumenep, KH. Imam Hasyim, SH., MH, mewakili Bupati Sumenep dr. H. Achmad Fauzi Wongsojudo, SH., MH, di Graha Arya Wiraraja, Senin (24/11/2025).
Acara ini dihadiri oleh Plt. Sekdakab Sumenep, Asisten III Setdakab, Kepala Bapenda, Kabid & jajaran P3EPD, pimpinan OPD, camat terkait, perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur hingga perwakilan PKDI Sumenep.
Wakil Bupati Sumenep, KH. Imam Hasyim, SH., MH, menekankan pentingnya transformasi digital di sektor perpajakan daerah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan kepada masyarakat. “Transformasi digital ini akan membantu meningkatkan pendapatan daerah dan mempermudah masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak,” ujarnya.
Bapenda Sumenep terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan daerah dengan memanfaatkan teknologi digital. Dengan demikian, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan meningkatkan pendapatan daerah.
Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo malalui Wakilnya menegaskan bahwa digitalisasi pajak daerah bukan lagi pilihan, melainkan keharusan untuk mempercepat pelayanan publik yang efisien dan transparan.
“Digitalisasi adalah lompatan penting yang harus kita lakukan sekarang, bukan nanti. Masyarakat membutuhkan kemudahan, kepastian, dan kecepatan dalam layanan pajak,” kata Bupati dalam sambutan tertulisnya.
Peluncuran kanal pembayaran QRIS dan layanan e-SPPT PBB-P2 ini menurutnya menjadi bagian dari komitmen besar Pemkab Sumenep untuk meninggalkan proses manual yang lambat dan beralih ke layanan serba digital.
“Dengan QRIS dan e-SPPT, masyarakat tidak perlu lagi datang ke loket. Semua bisa diakses dan dibayar dari mana saja, termasuk dari wilayah kepulauan,” lanjutnya.
Bupati melalui Wabup juga menekankan pentingnya sinergi yang lebih kuat antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, dan seluruh stakeholder dalam memperluas pemanfaatan layanan digital.
“Kerja sama strategis ini harus terus ditingkatkan, bukan hanya pada aspek teknis implementasi, tetapi juga dalam edukasi dan literasi digital kepada masyarakat luas,” tegasnya.
Menurutnya, transformasi digital hanya akan berhasil bila masyarakat benar-benar memahami dan merasa nyaman menggunakan layanan tersebut.
“Harapan kami, manfaat digitalisasi bisa dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa kecuali termasuk saudara-saudara kita di kepulauan. dengan Bissmillah irrahmanirrahim kegiatan ini saya nyatakan dibuka,” ujar Bupati dalam kutipan penutup sambutan.
Setelah sesi pembukaan, acara dilanjutkan dengan pemaparan teknis oleh Kepala Bidang (Kabid ) P3EPD Bapenda Sumenep, Suhermanto, SE., ME.
Dalam paparannya, Suhermanto mengurai strategi besar digitalisasi pajak daerah mulai dari update database objek pajak, integrasi data layanan, penyediaan kanal QRIS, hingga mekanisme validasi NOP berbasis digital.
Ia menegaskan bahwa program ini bukan hanya memindahkan sistem manual ke digital, tetapi juga membangun tata kelola yang lebih transparan dan akuntabel.
“Kita Bapenda Sumenep telah melakukan pendampingan ke kecamatan dan desa termasuk simulasi pembayaran QRIS di 27 kecamatan, sebagai upaya mempercepat adopsi di masyarakat,” ujarnya.
Menurutnya, digitalisasi pajak daerah akan berdampak langsung pada naiknya efektivitas layanan dan potensi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa membebani masyarakat.
