LBH FORpKOT Minta Bupati Sumenep Segera Lakukan Evaluasi dan Selektif Pilih Direksi BUMD

Sumenep | Demarkasi.co – Setelah beredar kabar keinginan mundur dari MD (Inisial) terduga dalam kasus perselingkuhan dengan FF (Inisial) perempuan asal kepulauan Kangean, kecamatan Arjasa beberapa hari yang lalu di desa Kolor, kecamatan Kota Sumenep, Jawa Timur.

Kini bupati Sumenep dibanjiri permintaan evaluasi secara menyeluruh keberadaan perusahaan di bawah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) kabupaten setempat.

Salah satu seruan evaluasi itu datang dari lembaga Advocating yang dikomandani Herman Wahyudi, SH. LBH FORpKOT dengan tegas dan lantang agar bupati Sumenep, Achmad Fauzi, selektif dalam memilih Direksi BUMD.

“Bupati harus segera Evaluasi menyeluruh, dan selektif dalam memilih Direksi BUMD,” kata Herman, saat dimintai komentar perihal viralnya kabar mundurnya Dirut PD Sumekar di kantor LBH FORpKOT. Minggu, 8 Mei 2022.

Bahkan kata Herman, selama ini keberadaan BUMD banyak yang menjadi benalu kepada pemerintah kabupaten (Pemkab) Sumenep.

“Faktanya banyak BUMD yang malah jadi beban dan minim kontribusi, Padahal strategis,” tambahnya.

Tidak hanya soal minimnya kontribusi terhadap PAD Pemkab setempat, LBH FORpKOT juga menyebut jika BUMD yang ada di kabupaten Sumenep ini menjadi beban bagi Pemkab Sumenep.

“BUMD seperti PT. Sumekar Line, PD. Sumekar, PDAM dll hanya jadi beban, minim kontribusi,” pungkasnya.

Sementara hingga berita ini terbit, media Demarkasi.co belum mendapatkan akses untuk melakukan konfirmasi ke pihak-pihak terkait.