Sumenep | Demarkasi.co – Viral dan mengejutkan pernyataan salah satu advokat atas nama Moh Hasan & Partner di WhatsApp Group (WAG) tentang status Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) di berbagai kabupaten/kota, pasalnya pria dalam grup tersebut menyampaikan bahwa untuk mendapatkan WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) cukup menyediakan akomodasi VIP (Very Important Person) dan amplop.
Diketahui media ini pernyataan tersebut dari Moh Hasan, salah satu anggota grup ADV.PKP, dirinya mengamini perihal pernyataannya yang viral tersebut setelah dikonfirmasi media Demarkasi.co.
Baca Juga: Ekspor Minyak Goreng Akan Kembali Dibuka, Berikut Pernyataan Resmi Presiden Jokowi
“Untuk mendapatkan WTP sebagai status bergengsi petugas audit BPK cukup sediakan akomudasi VIP dan amplop minimal 250 juta pasti. WTP akan di dapat….,” Tulis Moh Hasan di WAG ADV.PKP. Jum’at, 20 Mei 2022.
Disinggung soal pernyataannya apakah sudah berdasarkan bukti atau pengalaman pribadinya, dirinya menyebut belum mengantongi bukti, karena hal itu hanya untuk warning dari pihaknya sebagai masyarakat.
“Blum adA bukti ..itu hanya bagian dari warning saya sebagai masyarakat….dgn adanya beberapa kepala daerah yg tertangkap tangan KPK padahal sudah berstatus WTP….,” Kata Moh Hasan, saat dihubungi media ini via WhatsApp pribadinya. Jum’at (20/5).
Baca Juga: Tindak Lanjuti Arahan Menkopolhukam, Polres Sumenep Deklarasikan Madura Produktif Tanpa Narkoba
Anehnya dirinya menyebut kesulitan membuktikan praktik suap yang sebelumnya dirinya ungkap di WAG ADV.PKP, padahal dirinya dengan gamblang menyebut untuk mendapatkan status WTP cukup menyediakan akomodasi Kelas VIP dan Amplop berisi uang dengan jumlah minimal yang dia sebut diangka 250 juta rupiah.
“SULIT di buktikan mas…tapi masyarakat sudah paham itu…indikasi nya … Dinyatakan berstatus WTP tapi kepala daerahnya bermasalah dgn KPK,” ungkapnya.
Lebih lanjut Moh Hasan membeberkan tak hanya soal suap yang biasa terjadi di tubuh BPK dan sejumlah kepala daerah, dirinya juga semprot BPK kurang transparan soal audit. Dirinya bahkan mengklaim bahwa secara umum praktik serupa terjadi di berbagai daerah, namun sayang kata pria tersebut sulit dibuktikan.
“Kurang transparan dari audit BPK karena tidak bisa di akses oleh publik hasil audit itu dan secara umum itu praktek itu insaallah terjadi…tapi sulit untuk di buktikan…tapi beberapa aktifis ..menduga hal itu terjadi mas ..,” imbuhnya.
Anehnya lagi dirinya mengklaim telah mendapatkan bocoran soal kabar tersebut hanya saja dirinya enggan membuka ke media ini, setelah dilakukan konfirmasi.
“Ya…ada juga bocoran itu…tapi saya akan terus mencari tahu…tunggu tanggal mainnya…pasti pean saya kabari nanti..,” pungkasnya.
