Kepala BPBD Sumenep: Laporan Bencana dari Masyarakat Perlu Asesmen

SUMENEP | DEMARKASI.CO – Setelah ada laporan bencana dari masyarakat, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sumenep terlebih dahulu melakukan asesmen. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Kepala BPBD Kabupaten Sumenep Ach. Laili Maulidi di ruang kerjanya. Rabu, 15 Mei 2024.

Kepala Pelaksana BPBD menjelaskan ketika ada laporan bencana dan sudah ada disposisi dari Bupati untuk ditindaklanjuti. BPBD akan merekap dari laporan-laporan yang ada setelah itu akan dilakukan asesmen.

“Asesmen kepada korban, entah itu korban banjir dan segala macam. Pokoknya laporan kejadian bencana kami lakukan asesmen ke korban, setelah itu kami himpun lagi baru kami ajukan,” Jelasnya.

Selama 2024 pihaknya melakukan asesmen sesuai laporan yang telah masuk, jadi tidak semua kecamatan. Seperti kecamatan Manding, Laili sapaan karib kepala BPBD kabupaten Sumenep menuturkan bahwa laporannya hanya beberapa, kecamatan Batang-batang belum ada laporan yang masuk ke kantornya.

Menurutnya, setiap ada laporan membutuhkan waktu panjang, kecuali ada bencana besar yang membutuhkan rekonstruksi, rehabilitasi dan banyak memakan korban jiwa.

“Itu langsung, tidak berselang lama lah bantuan itu, tapi kalau hal-hal seperti rumah roboh itu masih proses, ” Ucapnya.

Dalam hal ini kata mantan Kasatpol PP Sumenep ini, ada klasifikasi di lihat dari jumlah kerugian dan kerusakan, sehingga harus dilakukan asesmen untuk memastikan lokasi, kondisi kerusakan dan kerugian yang ditimbulkan karena bencana.

“Bisa saja anggaplah dapur, dapur saya rusak ditafsir kerugian sesuai yang melapor 20 juta misalnya. Kalau kita tidak melakukan asesmen bisa saja bantuan itu kita beri 20 juta padahal rumah roboh bisa karena disengaja. Contoh ada laporan tahun 2023 kalau tidak salah cerita teman-teman, rumah itu roboh memang karena hujan tetapi rumah itu memang tidak ditempati tidak berpenghuni dan menurut keterangan warga rumah itu memang mau roboh,” paparnya.

Laili lebih jauh menjelaskan, selain memberikan bantuan berupa uang, BPBD juga memberikan sembako. ketika dilakukan asesmen oleh BPBD hanya ditaksir membutuhkan biaya yang sedikit maka akan diberi bantuan berupa sembako.

“Seperti korban banjir kemaren, kan hanya bantuan sembako bukan memperbaiki gentengnya namanya juga bantuan,” Jelas Laili.

BPBD Kabupaten Sumenep terus melakukan sosialisasi dengan pembentukan desa tangguh bencana, kata Laili, untuk sementara sudah dibentuk di dua kecamatan.

“Kemaren pembentukan Destana itu, tapi ya itu tadi ini bukan program kami, programnya BPBD Provinsi tapi cuma kami yang fasilitasi. Jadi pembentukan desa tangguh bencana kemaren di desa Banaresep Barat dan desa Kolor, ” Ungkapnya.

Untuk itu, masyarakat diberikan pembinaan terkait kebencanaan mulai dari pra bencana sampai pasca bencana. Pra bencana menurut kepala BPBD kabupaten Sumenep merupakan antisipasi bencana misalnya di Kolor sering terjadi banjir, antisipasi pra-bencananya adalah hal apa yang harus dilakukan masyarakat dan melatih mereka, seperti himbauan untuk tidak membuang sampah sembarangan dan terus melakukan gotong-royong.

BPBD kabupaten Sumenep sudah membentuk TRC (Tim Reaksi Cepat) yang berada di kecamatan dengan dikomandani oleh kasi trantib namun, diakuinya bahwa hal ini tidak berjalan.

“Sama juga dengan waktu saya di Satpol PP, saya waktu di Satpol PP sebenarnya perwakilan Satpol PP di tingkat kecamatan kasi trantib. Karena jelas di PP nya itu bahwa kepala unit Satuan Polisi Pamong Praja di tingkat kecamatan dijabat kasi trantib,” tuturnya.

Laili lanjut menjelaskan, dalam hal bencana setelah melakukan asesmen proses selanjutnya masih menunggu rampungnya pengajuan. Pengajuan tersebut secara global misalnya ada 30 korban baru diajukan sebab tidak mungkin diajukan satu persatu. Dari pengajuan secara global tersebut bisa saja ada yang tidak masuk.

“Ada laporan kejadian makanya diperlukan adanya satu pintu melalui pak camat harusnya. Jadi ada dari lembaga sosial mengajukan kejadian bencana korbannya sekian orang, ternyata setelah asesmen dilakukan kroscek ke tingkat kecamatan tidak sama jumlah korban yang di pak camat dengan dengan lembaga itu, ” Bebernya.

Kepala BPBD kabupaten Sumenep berharap agar masyarakat harus mengenali bencana dengan bahayanya.

“Setelah kenal dengan bahayanya maka resiko akan berkurang,” Pungkasnya.