Sumenep | Demarkasi.co – Dalam upaya mendukung percepatan kesejahteraan aparatur pemerintahan desa serta sektor pendidikan, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bhakti Sumekar Sumenep resmi membuka program pembiayaan khusus bagi perangkat desa, peserta sertifikasi guru (Sergur), dan tenaga jasa pelayanan (Jaspel), dengan penawaran margin yang sangat kompetitif.
Program ini diluncurkan sebagai bentuk komitmen BPRS Bhakti Sumekar dalam memberikan kemudahan akses pembiayaan yang ringan dan terjangkau bagi kelompok masyarakat yang memiliki kontribusi penting dalam pelayanan publik. Melalui skema pembiayaan ini, nasabah dapat menikmati margin flat sebesar 0,56% per bulan, yang dinilai sangat bersahabat jika dibandingkan dengan produk pembiayaan pada umumnya.
Direktur Utama BPRS Bhakti Sumekar, dalam keterangannya menyampaikan bahwa program ini merupakan bentuk dukungan konkret terhadap kesejahteraan dan kinerja perangkat desa serta para guru dan tenaga pendukung layanan masyarakat.
“Kami ingin menjadi bagian dari solusi keuangan yang mendorong produktivitas dan stabilitas ekonomi lokal. Program ini dirancang untuk memberikan ruang pembiayaan yang aman, syariah, dan tentunya menguntungkan bagi para pemanfaat,” ujarnya.
Program pembiayaan ini tidak hanya menawarkan margin yang ringan, tetapi juga kemudahan proses pengajuan serta persyaratan yang tidak memberatkan. Calon nasabah cukup melampirkan dokumen identitas, surat keputusan pengangkatan, serta bukti penghasilan tetap. Dana yang disalurkan dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan produktif, termasuk perbaikan rumah, biaya pendidikan, atau keperluan keluarga lainnya.
Langkah strategis ini pun mendapat respons positif dari sejumlah kepala desa dan tenaga pendidik di wilayah Kabupaten Sumenep. Mereka menyambut baik hadirnya solusi pembiayaan yang berbasis syariah dan memberdayakan.
Dengan diluncurkannya program ini, BPRS Bhakti Sumekar kembali menegaskan posisinya sebagai bank milik daerah yang terus berinovasi dalam mendukung pembangunan ekonomi masyarakat, khususnya di sektor-sektor vital seperti pemerintahan desa dan pendidikan.
