Sumenep | Demarkasi.co – Puluhan ribu guru di kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, masih menyandang status sebagai honorer.
Anggota komisi I DPRD kabupaten Sumenep, Suroyo menyampaikan, keberadaan guru yang masih berstatus honorer tersebut perlu tindakan khusus dari pemerintah Kabupaten Sumenep.
Pihaknya meminta Pemerintah Daerah (Pemda) Sumenep untuk mengusulkan lebih banyak Kuota Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Mengingat banyaknya guru berstatus honorer di lingkungan kabupaten Sumenep.
“Di Kabupaten Sumenep, masih ada puluhan ribu guru yang berstatus honorer. Dan ini perlu diperjuangkan,” kata Suroyo pada media. Rabu (17/04/2024).
Pemkab Sumenep kata anggota komisi I DPRD Sumenep ini, harusnya bisa memperjuangkannya, yakni dengan mengusulkan tambahan kuota CPNS atau PPPK khusus formasi guru.
Suroyo meminta pemerintah segera memvalidkan jumlah tenaga guru yang masih berstatus honorer, serta berapa kuota CPNS dan PPPK yang turun dari pemerintah pusat.
“Harus segera disampaikan ke publik mengenai jumlah kebutuhan, baik CPNS maupun PPPK di Sumenep. Biar para guru yang masih berstatus honorer bersiap mengikuti seleksi rekrutmen CPNS dan PPPK,” tegas Suroyo.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sumenep Edy Rasiyadi menyampaikan, jika pihaknya sudah menerima surat dari Menteri PANRB berisi persetujuan rekrutmen aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkab Sumenep.
“Surat itu menyetujui rekrutmen CPNS dan PPPK sebanyak 420 orang, sesuai usulan kami,” ungkapnya.
420 kuota itu terdiri dari 46 CPNS dan 374 PPPK. Sebagian besar yang dibutuhkan merupakan tenaga pendidikan dan kesehatan, sisanya tenaga teknis.
Sedangkan untuk PPPK, 203 formasi guru, mulai guru kelas, guru agama, olahraga, kesenian, dan TIK. Kemudian 46 formasi tenaga kesehatan, dan 125 formasi tenaga teknis.
“Kalau untuk CPNS, 21 formasinya diantaranya untuk dokter, dokter spesialis dan radiologi. Kemudian 25 lainnya tenaga teknis, seperti auditor dan akuntan,” katanya.
Pelaksanaan tahapan rekrutmennya diperkirakan akan dimulai akhir April atau awal Mei mendatang. Bahkan saat ini, pihaknya mengaku masih menunggu petunjuk teknis dari pemerintah pusat tentang rekrutmen tersebut.