Sumenep, Demarkasi.co – Pemberian santunan kematian bagi anak-anak yang meninggal akibat penyakit campak di Kabupaten Sumenep menuai sorotan ketua Persatuan Kepala Desa Indonesia (PKDI) kecamatan Guluk-Guluk sekaligus wakil ketua PKDI kabupaten Sumenep. Polemik muncul setelah ditemukan adanya perbedaan antara data resmi pemerintah dan fakta di lapangan, Sabtu (23/8/2025).
Berdasarkan data Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (Dinkes P2KB) Kabupaten Sumenep, tercatat 17 anak meninggal dunia akibat campak yang tersebar di sejumlah kecamatan di Sumenep.
“Sampai saat ini data kami masih 17. Jika ada informasi baru, akan kami cek kembali ke seluruh RSUD. Saat ini kami juga sedang mempersiapkan ORI (Outbreak Response Immunization),” kata Kepala Dinkes P2KB Kabupaten Sumenep, drg. Ellya Fardasah, Minggu (24/8/2025).
Ellya menjelaskan, laporan kasus kematian akibat campak berasal dari rumah sakit. Mekanismenya, RSUD melaporkan ke Dinkes, bukan melalui puskesmas. Setelah diverifikasi, data tersebut baru diteruskan kembali ke masing-masing Puskesmas.
Namun, pernyataan itu menuai respons berbeda dari Kepala Desa Tambuko, Kecamatan Guluk-Guluk, Ilfiluhin, S.H. Ia menegaskan, salah satu warganya, Ika Atur Rohmah, meninggal dunia pada bulan Juli 2025 lalu setelah didiagnosis menderita campak. Korban sempat mendapat perawatan di Puskesmas Guluk-Guluk sebelum dirujuk ke RSUD dr. H. Moh. Anwar Sumenep, tempat ia menghembuskan nafas terakhirnya.
Yang disesalkan, nama korban tersebut tidak tercantum dalam daftar penerima santunan kematian sebesar Rp10 juta per orang yang disalurkan langsung oleh Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, kepada para ahli waris korban.
“Dari 17 korban yang disebutkan, sebenarnya ada juga dari Kecamatan Guluk-Guluk, yakni warga saya. Kebetulan keluarga almarhumah tergolong kurang mampu. Tetapi saat Bu Gubernur menyerahkan santunan, nama warga kami tidak ada. Saya jadi bertanya-tanya, apakah karena Guluk-Guluk ini jauh dari kota sehingga tidak diperhitungkan?,” ujar Kades Tambuko yang juga Ketua PKDI kecamatan Guluk-Guluk kepada Demarkasi.co.
Pria yang saat ini juga menjadi Pengurus PKDI kabupaten Sumenep menegaskan, pihaknya tidak bermaksud menyalahkan siapa pun, namun sebagai bentuk tanggung jawab sebagai kepala desa dirinya meminta adanya kejelasan terkait data penerima santunan kematian dari pemerintah provinsi Jawa Timur.
“Warga kami benar ada yang meninggal karena campak, tapi namanya tidak muncul dalam data resmi. Data yang akurat itu penting agar semua keluarga korban mendapat perhatian yang sama dari pemerintah,” tegasnya.
H. Ifan, sapaan karib kades Tambuko sangat menyesalkan kejadian ini, Ia juga berharap ada validasi data ulang agar tidak ada masyarakat terdampak yang terlewat. Sehingga publik kabupaten Sumenep tidak berspekulasi mengenai bantuan tersebut. Sebagai kades dirinya sering mendapatkan pertanyaan dari warga apa lagi ada warganya meninggal akibat campak.
“Kami tidak ingin ada kesalahpahaman di masyarakat. Semua warga berhak mendapatkan perhatian yang adil,” tambahnya.
Di sisi lain, Kadinkes P2KB Kabupaten Sumenep saat dikonfirmasi media ini menegaskan bahwa berdasarkan data resmi, tidak ada laporan korban meninggal akibat campak dari Kecamatan Guluk-Guluk.
“Tidak ada yang dari Guluk-Guluk data di kami,” ungkap kepala Dinkes P2KB, drg. Ellya Fardasah, saat dihubungi media ini. Sabtu (23/8/2025) malam.
Sementara, Kepala Puskesmas Guluk-Guluk kepada media ini menyampaikan bahwa di kecamatan Guluk-Guluk ada satu korban meninggal dunia akibat penyakit campak, namun pihaknya telah melakukan laporan sebagaimana mestinya ke rumah sakit tempat dimana yang bersangkutan dirawat melalui prosedur rujukan.
“Kalau data kabupaten kami tidak paham nggih pak Bentuk laporan saat dirawat di Puskesmas sudah dilakukan kebetulan di rujuk di RS dan sudah menjadi ranah RS enggi,” ujar Sari, Kepala Puskesmas Guluk-Guluk.
