Minta Ketua KPU Sumenep Diperiksa, Selain Akan Geruduk Kantor DKPP, Jatim Progress Siapkan Berkas Laporan

Sumenep | Demarkasi.co – Polemik Orderan Demokrasi yang dilakukan KPUD Sumenep pada perekrutan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) masih muncul dipermukaan.

Pasalnya, Polemik Tersebut yang muncul sejak awal dari kalangan Aktivis Gempar, DPD KNPI Jatim, GMNI Sumenep, ALARM Sumenep hingga Aktivis Jatim Progres yang masih misteri keberadaannya menilai KPUD Sumenep telah melakukan kesalahan besar dan melahirkan Polemik Berkepanjangan pada Pesta Rakyat 2024 Mendatang.

Dikutip diberbagai grup WhatsApp, @SBR menyampaikan Jika Benar Perekrutan PPS Model KKN seperti saat ini, bagaimana KPU nanti menjalankan tugasnya, bisa-bisa masuk angin juga di Pilbup 2024.

Tak hanya itu, @Abd. Rahman juga tidak kalah berkomentar terkait KPUD sumenep yang sudah tau PPK Pulau Masalembu bermasalah di tahun 2019 kemarin hingga membuat ramai, akan tetapi KPUD sumenep tetap saja meluluskan di tahun ini.

“Ini bukan hanya masuk angin lagi, tetapi sebuah demokrasi yang mundur dan tidak punya integritas untuk menjalankan KPUD sumenep ke depan“, Tuturnya di grup whatsapp.

Sementara itu, sebelumnya Sejumlah pemuda yang mengatasnamakan Jatim Progress melakukan aksi demonstrasi di depan gedung DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu) Republik Indonesia, Jl. M.H. Thamrin, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (24/1/2023) Kemarin.

Mereka meminta dewan kehormatan penyelenggara pemilu (DKPP) memeriksa komisioner KPU Sumenep yang diduga melanggar kode etik. Indikasinya, tiga Komisioner KPU Sumenep diduga menerima suap dalam seleksi panitia pemilihan kecamatan (PPK) dan panitia pemungutan suara (PPS).

Dalam orasinya, koordinator aksi Syaifurrahman meminta DKPP harus tegas menindak komisioner KPU yang diduga melanggar kode etik berdasarkan temuan di lapangan.

“Ada temuan di lapangan bahwa untuk lolos PPK diduga harus nyogok Rp15-25 juta dan PPS Rp3 -5 juta. Dan ini menjadi rahasia umum yang harus mendapat atensi khusus dari DKPP,” kata Syaifurrahman dalam keterangan tertulisnya, Selasa (24/01/2023).

Selain itu, Syaifurrahman menyebut perubahan SK pengumuman hasil tes tulis menjadi indikasi komisioner KPU Sumenep bermain dan melanggar kode etik.

“Perubahan SK pengumuman hasil tes tulis merupakan indikasi yang kuat telah terjadi permainan dan mengarah pada pelanggaran kode etik,” lanjutnya.

Karena itu, Syaifurrahman meminta DKPP segera periksa semua komisioner KPU Sumenep. “Khususnya Ketua KPU Rahbini, komisioner Syaifurrahman dan Mustafid harus diperiksa,” ucapnya.

Lebih lanjut Pada Senin 30 Januari 2023, Poster Undangan Aksi Jilid II dalam rangka memasukkan berkas laporan kepada DKPP RI kembali viral di berbagai grup WhatsApp yang direncakan akan digelar pada tanggal 2 Februari 2023 mendatang.

Hingga berita ini dinaikkan, pihak media mencoba menghubungi korlap aksi berkali-kali tidak ada tanggapan meski posisi Berdering dan Proses klarifikasi terkait kasus tersebut kepada ketua KPU Sumenep juga nomor pewarta terlihat di blokir.