Oleh : Asmuni BaraNusa
Opini | Demarkasi.co – Fastabiqul Khairat…..”Berebutlah dalam hal (Melakukan) kebaikan” Ayat ini jamak dijadikan landasan dalam hal melakukan kebaikan yang jika kita artikan secara luas maka berlomba-lomba menjadi yang terdepan dan terbaik dalam melakukan kebaikan khusunya kebaikan yang terkait “Habluminannas” urusan kemanusiaan dan itu lebih baik.
Melakukan kebaikan itu banyak varian motivasinya ada karena kewajiban ada karena tanggung jawab jabatan ada karena motivasi lain ya misalnya motif politik atau motifasi pencitraan.
Dan hal ini tidak jadi soal yang terpenting kebaikan itu harus tetap terlaksana dan berimbas positif terhadap kebaikan bersama.
Seperti minggu kemarin ada “Panggung” untuk melakukan “Perlombaan kebaikan” itu, yakni adanya kondisi krisis pangan di kepulauan Masalembu yang menjadi bagian dari kabupaten Sumenep, karena adanya kendala transportasi dan putusnya distribusi logistik pangan dari darat ke kepulauan karena faktor cuaca.
Sejak informasi itu tersampaikan ke beberapa pihak pemegang kebijakan berbagai upaya telah dilakukan baik oleh pemerintah maupun oleh pihak lain untuk membantu mengatasi secepat mungkin kelangkaan pangan itu dapat teratasi.
Yang kami tahu sebelum berita tersebar ada rapat di pemkab antar beberapa SKPD dan BUMD untuk mencari solusi terhadap kondisi tersebut dan Bupati yang sedang ada di belanda sebagai pemegang komando kebijakan di daerah kabarnya menginstruksikan langsung untuk agar supaya SKPD melakukan langkah taktis dan kongkrit serta cepat dan salah satunya pada hari itu juga segera membuat surat resmi kepada Gubernur Jawa Timur untuk meminta bantuan supporting logistik dan transportasi.
Tentu disertai komunikasi elektronik non formal untuk mempercepat tersampaikannya informasi itu, jadi jangan dibayangkan bahwa surat akan masih melalui jalur protokoler yang lama dan panjang kalau urusan kemanusiaan Surat bisa saja sesuai alur tapi misi dalam surat sudah dapat tersampaikan lebih cepat ya macam kebijakan-kebijakan saat Pandemi Covid 19 kemarin.
Perlombaan kebaikan terus berlanjut setelah antar lembaga pemerintah melakukan kordinasi Pemkab Sumenep,Pemprov Jatim, Polda dan Kodam dan tentu ada peran lain yang mungkin juga ikut andil walaupun hanya bantu kordinasi dan pengamanan misalnya kodim dan yang lain. Dan dikirimlah Kapal Perang sebagai langkah solutif untuk mengatasi kondisi di kepulauan tersebut dan alhamdulillah sebagian logistik dapat dikirim dengan beberapa tahap.
Belakangan muncul di pemberitaan yang mempertontonkan perlombaan kebaikan itu menjadi perlombaan saling menegasikan, mempertontonkan kebaikan secara politik tidak masalah untuk membangun citra dan mengangkat nilai elektoralnya bagi politisi. Dan tidak mendeklair sebagai satu-satunya Pahlawan penolong hanya dalam batas kerangka menyampaikan pesan bahwa dia sudah berbuat sesuai tanggung jawab politiknya.
Nah yang sedikit aneh orang yang tak punya kepentingan politik ikut-ikutan mencitrakan diri sebagai “Pahlawan” dan seakan menasbihkan diri sebagai satu-satunya penolong dan yang berinisiatif dalam bantuan kemanuisiaan tersebut.
Dengan pemberitaan yang kemudian sepertinya cenderung menegasikan peran lain yang secara nyata terlibat bahkan secara tanggung jawab struktural wajib terlibat.
Dan dibumbui dengan cerita heroik sedikit dramatis bagaimana perjuangannya membantu masyarakat yang sedang menderita.Berbagai media cetak dikerahkan untuk agar mendaulat dirinya sebagai pahlawan , mungkin berharap ada “Tanda jasa”. Tapi ya ga apa-apa juga asalkan bantuan tersampaikan. Namun kurang apik jika hanya bantu Koar-koar saja bahkan sedikit mendeskreditkan peran pemerintah daerah. Soal ini nanti kita bahas di lain forum. Karena setelah berbagai media menuliskan peran “kepahlawanannya” tiba-tiba muncul klarifikasinya dan muncul pula Gambar tentang Pencalonannya sebagai Calon Bupati, wah benarkah ini ???.
Terlepas benar atau tidak kemudian publik menilai bahwa serangkaian pencitraan dan deklarasi “Kepahlawanannya” juga diduga menegasikan pihak lain dan sedikit mendiskreditkan peran Bupati adalah untuk kepentingan politik ???. padahal UU melarang Posisi tertentu dalam jabatan kepemerintahan untuk ikut terlibat dan terjun langsung ke Politik praktis sebesar apaun Syahwat politiknya dan Sebombastis apapun programnya apalagi cuma program Nanam jagung kemudian mau dijadikan alat kampanye politik. Atau boleh saja asal segera mundur dan pensiun dini dari jabatannya.
Soal syahwat dan lebido politik praktis oknum ini nanti kita bahas dalam tulisan di kesempatan lain dan tentu sambil melibatkan atasannya untuk di klarifikasi soal sepak terjang anak buahnya, ini pasti lebih asyik untuk dinikmati.
Mari berlomba-lomba berbuat kebaikan untuk Rakyat sumenep apapun modusnya dengan syarat tak ngomong doang ada bantuan kongkrit yang diberikan.
Iya toh……Siap 86.
