Disdik Provinsi Jatim Dikepung Aktivis Jaka Jatim, Ini Tuntutannya

Surabaya | Demarkasi.co – Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur sebagai OPD yang paling banyak menyerap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Timur.

Sehingga anggaran Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur perlu dipertanyakan dan perlu dievaluasi. Oleh karena itu Jaringan Kawal Jawa Timur (Jaka Jatim) melakukan aksi di depan kantor Disdik Provinsi Jatim untuk mempertanyakan perihal aliran APBD tersebut.

“Kami menduga Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur merupakan markas pencucian uang dan di jadikan alat untuk melakukan tindakan korupsi, karena dari temuan BPK RI setiap tahun menjadi langganan klime nya”. Kata Kordinator Lapangan (Korlap) aksi Musfiq Khoir.

Terhitung sejak tahun 2019 sampai 2022 Disdik Provinsi Jatim menerima anggaran dengan angka Miliaran Rupiah. Dan setiap tahun pula selalu terkena kliem oleh BPK RI baik adanya Kefiktifan Pekerjaan, Kekurangan Volume Pekerjaan, Tidak menyetorkan SPJ pekerjaan, dan Membelanjakan anggaran negara tidak sesuai dengan Spesifikasi (Aturan).

Menurut Musfiq, berdasarkan hasil investigasi dan penelitian Jaka Jatim bahwa Dinas Pendidikan Provinsi Jatim tebang pilih terhadap lembaga pendidikan yang bukan orangnya Kadis Pendidikan dan Pendukung Gubernur Jawa Timur yang sulit mendapatkan bantuan

“Semua pejabat yang ada di Lingkungan Dinas Pendidikan itu berdasarkan Instruksi Wahid Wahyudi yang merupakan Kepala Dinas dan sebagai Tangan Kanan Gubernur Jawa Timur yang saat ini posisinya sebagai Plt. Kepala Dinas Pendidikan Jatim”. Terangnya

Selain itu, berdasarkan informasi yang beredar pada waktu itu, salah satu pimpinan DPRD Pemprov Jatim di OTT (Operasi Tangkap Tangan) oleh KPK di Kantor Indrapura Surabaya sejak 14 Oktober 2022, bahwa Eksekutif Daerah Provinsi Jatim yang terlibat di dalamnya diperiksa bahkan digeledah kantornya.

“Salah satu yang digeledah kemarin yaitu Bapak Kadisdik yang kerap di panggil Mr. W karena diduga ada keterlibatan dalam hal ini, dan beliau juga merupakan tangan kanan gubernur untuk memainkan anggaran yang di alokasikan kepada Eksekutif Daerah khususnya Gubernur Jatim”. Jelasnya.

Sebelumnya Hasil penyitaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas penggeledahan di rumah Mr. W selaku Plt. Dinas Pendidikan yaitu :
1. Emas batangan senilai belasan miliar
2. 2 buah Berlian harga miliaran rupiah
3. Cek belum dicairkan sebesar 36 miliar

“Apabila penyitaan KPK ini benar, maka jelas Disdik Provinsi Jatim yang selama ini visi-misinya adalah meningkatkan kualitas pendidikan dan mencerdaskan anak bangsa hanya dijadikan lumbung para koruptor yang berkedok pendidikan, dan hal ini presiden terburuk di provinsi Jawa Timur”. Tutupnya

Perlu di ketahui dari awal aksi sampai saat ini Kadisdik Wahid Wahyudi belum menemui massa aksi yang berada di depan kantor Disdik Provinsi Jatim dan akhirnya Massa Aksi membakar poster dan perlengkapan aksi sebagai bentuk kekecewaan.