Sumenep | Demarkasi.co – Dana Publikasi yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) kabupaten Sumenep, Jawa Timur, terjadi ketimpangan yang cukup tinggi.
Berdasarkan pengakuan dari Akh Taufik, SE, Kepala Bidang (Kabid) Komunikasi dan Publikasi Publik, bahwa penentuan nominal publikasi untuk 121 media yang tercover di Diskominfo kabupaten Sumenep sudah selaras dengan regulasi.
“Aturan kan memang seperti itu mas, media lokal, media online satu kali tayang Rp. 500 ribu, untuk cetak itu rata-rata Rp. 2 juta,” kata Taufik saat dikonfirmasi di kantornya. Kamis, 16 Juni 2022.
Disinggung di bagian mana regulasi mengatur, pihaknya menyebutkan bahwa untuk pembagian dana publikasi tersebut telah diatur di SIPD yaitu di program Permendagri,
“SIPD ada itu sudah itu, di program Permendagri itu pak, untuk cetak itu rata-rata Rp. 2 juta, dan itupun tak bisa pak, kalau ada media baru tiba-tiba mau disamakan dengan media mainstream, tak adil nyamanah tiba-tiba oreng se buru arangkak Muso SE la santak, viewer juga,” Akh Taufik, menambahkan.
Kabid menjelaskan bahwa Secara akumulatif dana publikasi di diskominfo sekitar Rp. 1 Miliar, untuk 121 media yang tercover di Diskominfo, namun mirisnya penjatahan dana Rp. 1 Miliar tersebut terlalu jomplang, bisa dibayangkan ada media yang hanya mendapatkan Rp. 2 juta rupiah dalam satu tahun.
Sedangkan untuk media lainnya ada yang mendapatkan hingga mencapai Rp. 125 juta rupiah dan ada yang Rp. 50 juta rupiah pertahunnya.
“Untuk media baru kita jatah Rp. 2 juta dalam 1 tahun, tak rajeh jek coba Rp. 5 juta saja x (kali) 100 media kan sudah Rp. 500 juta untuk media online itu. Untuk media cetak otomatis kan lain, ada media TV, Elektronik,” imbuhnya.
Yang Rp. 125 juta satu tahun kata kabid untuk media cetak dan sudah lama bergabung dengan Diskominfo, viewernya pun banyak. Bahkan Taufik membandingkan dengan Diskominfo kabupaten Pamekasan, dirinya menyebut bahwa Pamekasan lebih sulit bila dibandingkan dengan kabupaten Sumenep.
“Apa cek tak norok Andik pesse buka-bukaan saya, Sampean tahu di Pamekasan, di Pamekasan saja kerja sama tidak langsung dikasi pak, 6 bulan kan, kita kan langsung. Tapi di Pamekasan anggarannya rajeh,” bebenya.
Menanggapi mirisnya jatah publikasi di kabupaten penghasil APBD tertinggi di Madura ini, Ketua LBH FORpKOT kabupaten Sumenep, Herman Wahyudi, SH. Menyampaikan, ketidak Adilan benar-benar dirasakan di kabupaten penghasil garam ini, karena menurutnya semua media di Sumenep sama-sama berkontribusi terhadap pemerintah kabupaten Sumenep.
“Berbicara anggaran publikasi, apa yang menjadi indikator besar dan kecil penjatahan dana publikasi di Diskominfo, jika alasannya hanya viewer dan lamanya media bergabung. Itu kan tidak menjadi ukuran media tersebut benar-benar berkontribusi terhadap kemajuan kabupaten,” terang Herman.
Bahkan kata Herman, ada media yang jarang menulis kegiatan Pemkab mendapatkan jatah yang sama, menurutnya hal itu tidak adil. ” Ada media jarang mempublikasi kegiatan Pemkab tapi dapat jatah dana publikasi yang sama dengan yang sering melakukan pemberitaan soal kegiatan Pemkab,” lanjutnya.
Ketua LBH FORpKOT ini juga menyampaikan bahwa masih banyak media yang selama ini berkontribusi tidak tercover di Diskominfo kabupaten Sumenep.Â
“Banyak media yang selama ini memberitakan kegiatan Pemkab Sumenep secara gratis tanpa proses Advertorial, jadi tidak logis ketika media yang banyak berkontribusi hanya dihargai Rp. 2 juta setahun,” pungkasnya.
