Fraksi PKB DPRD Sumenep Sampaikan Pandangan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2023

SUMENEP | DEMARKASI.CO – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, menggelar Sidang Paripurna dengan agenda Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Nota Penjelasan Bupati Sumenep Terhadap Raperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2023. Rabu (22/5/2024).

Dalam kesempatan ini, Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) M. Muhri menyampaikan, bahwa Partai Kebangkitan Bangsa memberikan apresiasi yang setinggi tingginya kepada Pemerintah Kabupaten Sumenep yang kembali berhasil memperoleh Kualifikasi Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI yang ke-7 ( Tujuh) kalinya secara berturut turut.

Pencapaian ini kata mantan aktivis PMII Sumenep tersebut merupakan salah satu prestasi yang patut dibanggakan dan terus dipertahankan, partisipasi semua pihak dalam keberhasilan Kabupaten Sumenep dalam melaksanakan APBD adalah kunci utama. selain itu, komitmen dan kerja keras dari seluruh pihak yang terlibat dalam Pelaksanaan APBD dapatlah kiranya diberikan apresiasi yang setinggi tingginya.

Namun, Ketua FPKB ini menyampaikan beberapa pandangan umum fraksi Partai Kebangkitan Bangsa atas raperda Pertanggungjawaban APBD tahun Anggaran 2023 ini. Pihaknya banyak mendapatkan masukan dan informasi sebagai penyeimbang atas capaian kinerja yang telah diklaim oleh Bupati atas keberhasilannya.

“Dalam angka Statistik didalam LKPJ 2023, menunjukkan bahwa Pembangunan di Kabupaten Sumenep mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, namun jika membuka jejak digital, bahwa selama 2023 masih banyak keluhan-keluhan masyarakat baik secara langsung maupun media sosial, sehingga seperti ada kontradiksi antara data dan realita di lapangan,” Jelas M. Muhri, seperti diterima redaksi media ini.

Sektor Pendidikan lanjut Muhri, sapaan karib ketua FPKB, sebuah kebanggaan tersendiri bagi masyarakat Kabupaten Sumenep dengan adanya program bantuan biaya pendidikan dari jenjang Sekolah Dasar, menengah hingga perguruan tinggi bagi siswa / mahasiswa kurang mampu maupun berprestasi, menurutnya hal ini patut dipertahankan dan lebih dioptimalkan kembali dengan menghadirkan berbagai inovasi di dunia pendidikan.

Dalam kesempatan tersebut FPKB juga memberikan masukan terhadap Pemerintah Kabupaten Sumenep terkait LKPJ Bupati Sumenep Tahun Anggaran 2023, yang diharapkan mendapatkan penanganan segera di tahun ini, pada poin prioritas ke 2 yaitu pengembangan kewirausahaan dan pemberdayaan komunitas Event Ekonomi Kreatif.

Selain itu, Faktor Angka kemiskinan yang disampaikan melalui Nota Pengantar Penjelasan APBD 2023 menurut pihaknya, masih jauh api dari panggang, bahkan hal itu tidak sesuai dengan fakta dan kondisi riil di bawah, karena menurut Muhri masih ada teriakan dan keluh kesah masyarakat miskin, masih banyak terdengar di sekitar kita setiap Anggota DPRD turun ke tengah masyarakat.

Sektor pertanian misalnya, persoalan pupuk masih belum bisa teratasi bahkan persoalannya semakin memburuk, hal ini berdasarkan keluhan masyarakat petani atas ketersediaan pupuk yang semakin langka.

“Entah karena memang stock pupuk yang semakin sedikit jatahnya atau karena ada permainan oknum yang menyebabkan persoalan tersebut. Namun demikian kami tetap mendorong kepada pemerintah kabupaten sumenep untuk tidak tutup mata atas hal tersebut, karena sektor pertanian merupakan kebutuhan pokok yang bersentuhan langsung dengan ketahanan pangan daerah lebih-lebih ketahanan pangan nasional kita. Jika sektor pertanian menjadi prioritas maka semestinya harus seirama dengan kebijakan yang pro rakyat bukan malah sebaliknya,” bebernya.

Pemandangan Umum ini kata ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa terhadap Nota penjelasan Bupati Sumenep terkait Raperda adalah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2023.

“Semoga apa yang kita lakukan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Sumenep. Akhirnya Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa menyampaikan terimakasih atas segala perhatian semua pihak, dan mohon maaf atas segala kekurangan.” Pungkasnya.